Dugaan mark-up dan manipulasi kwitansi oleh bendahara Desa Jikumerasa berlanjut ke meja Kejari Buru

Habarbupolonews- Diawali dengan laporan masyarakat atas informasi dugaan mark-up yang di-laporkan masyarakat Jikumerasa terkait pekerjaan sumur bor dan penimbunan lokasi Pantai Baikole yang dana-nya bersumber dari Dana Desa (DD) menimbulkan berbagai opini yang simpang siur di masyarakat.

Atas informasi yang wartawan kami himpun berdasarkan penelusuran dan pendalaman informasi di-lapangan dengan me-wawancarai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jikumerasa yang enggan disebutkan nama-nya membenarkan bahwa sumur bor yang tadinya pada pembahasan Musrembang di usulkan satu titik tapi, dalam pelaksanaan dilapangan berubah menjadi dua titik sumur bor, dan hal itu sempat dipertanyakan pihak BPD kepada Pjs di forum rapat desa, beliau (Pjs) menyampaikan “itu adalah kebijakan”.

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari bapak La Dena yang melakukan kontrak kerja dengan pemerintah desa Jikumerasa atas pekerjaan sumur bor dengan upah 1 titik Rp 6,5 jt dan untuk titik ke-2 dihargai dengan upah Rp 4,5 jt sedangkan dalam kwitansi tertera 17 jt/1 titik pekerjaan sumur bor dan kwitansi itu di-tandatangani oleh bapak Lampila yang merupakan tenaga bantu (halper) dari bapak La Dena, setelah dikonfirmasi pada bapak Lampila, beliau membantah kwitansi yang di-duga adalah  manipulasi atas nama-nya itu “beta seng pernah tarima uang 17 jt dan bukan beta yang tanda tangan kwitansi itu” tutur bapak Lampila.

Kemudian untuk pekerjaan timbunan lahan parkir Pantai Baikole yang fakta dilapangan dikerjaan oleh dua kelompok nelayan dengan upah sekitar Rp 19 jt sedangkan laporan yang tertera pada kwitansi pekerjaan penimbunan itu dilakukan dengan perhitungan retasi mobil dum truck dengan volume 507 m3 dengan total kurang lebih 91 jt. Sehingga ada dugaan di masyarakat terjadi mark-up anggaran dan pemalsuan kwitansi yang di duga di-lakukan oleh bendahara Desa Jikumerasa Sdri Sartia Ningsih.

Dugaan tersebut kemudian dilaporkan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Buru pada Jumat 13 Desember 2019 berupa surat pengaduan yang dibubuhi tanda tangan dari perwakilan masyarakat desa Jikumerasa, selanjutnya karena belum juga mendapat konfirmasi atas surat pengaduan tersebut dari kepolisian, mereka meneruskan surat pengaduan itu pada Kejaksaan Negeri Buru pada hari Jumat 20 Desember 2019 dengan harapan adanya kepastian Hukum terkait persoalan itu.

Dari peristiwa di atas, pemerhati kebijakan Publik Sdr Anter Maba S.Ip saat di-konfirmasi via telepon seluler menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 114 Th 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 49 poin a) dan b) yang menerangkan bahwa perubahan RKP Desa terjadi bila ada peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi kebijakan yang dilakukan oleh perangkat desa bisa di-kategorikan cacat secara prosedur” Pungkasnya.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *