Pjs Kades Waspait “Sunat” DD & ADD T.A 2018

Namlea, Habarbupolonews – Pjs Kepala Desa Waspait Kec Fena Leisela Kab Buru di duga sunat Honorarium/Insentif pengurus lembaga dengan alasan untuk bayar pajak.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Waspait yang enggan di tuliskan namanya membenarkan adanya pemotongan gaji atau honorarium pengurus lembaga yang di lakukan Ahmad Yani Tasidjawa Pjs Kades Waspait beberapa waktu yang lalu.

Dikonfirmasi oleh kami melalui telepon seluler yang bersangkutan (Pjs Kades) mengelak dan mengatakan bahwa silahkan ditanyakan bagi penerima Hak.

Inilah rincian anggaran belanja Honorarium/Insentif Pengurus Lembaga berdasarkan Laporan dari sumber yang wartawan kami liput untuk tahun 2018 pada tahap II  di ambil dari ADD & DD yang seharusnya di terima utuh oleh RTRW, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kader PAUD & Posyandu di Desa Waspait

Untuk Tokoh Agama ada 6 orang  dengan Anggaran per/tahun 21.6 juta sumber Anggaran ADD

Tokoh Adat 12 orang dengan Anggaran per/tahun 36 juta, sumber Anggaran ADD

Lima Bidang untuk Kader PKK di isi oleh 8 orang  dengan total  anggaran 11 juta/tahun, sumber Anggaran ADD

Operasional RT 6 orang dan RW 1 Orang dengan Anggaran 24 Juta/tahun, sumber Anggaran dari ADD

Kader PAUD 5 Orang  & kader Posyandu 8 orang dengan anggaran 53 juta/tahun, bersumber dari Dana Desa (DD)

setiap orangnya dikenakan pemotongan 100 ribu pada setiap pencairan dengan alasan untuk membayar pajak.

untuk diketahui, total anggaran tersebut dibayarkan dua tahap dalam setahun!

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bahwa akumulasi penghasilan dalam 1 tahun dibawah Rp 4,5 juta tidak dikenakan Pph, Jika dilihat besaran pendapatan dari setiap penerima hak untuk Insentif rata-rata di bawah 4,3 juta dalam 1 tahun, dengan demikian dari undang-undang tersebut sudah  jelas, setiap orang penerima Hak Insentif tersebut tidak perlu lagi untuk membayar pajak,

Menurut Advokasi Media Habarbupolonews Muhamad Taib Warhangan SH.MH.

Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

 

Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. (ZSA)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *