M.Rum Soplestuny Penuhi Syarat Jabat Ketua DPR BURU

Habarbupolonews.com
Beritanya Orang Buru
Rabu 22 Mei 2019.

Berdasarkan Informasi yang di himpun dari M. Mus Makatita salah satu timsus #BETAMRS yang juga pengurus PAC PG Kecamatan batabual, melalui tlp selulernya, mengatakan bahwa sesuai hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara partai dan suara calon anggota DPRD
kabupaten buru yang telah dilaksanakan secara berjenjang yakni dari tingkat PPS PPK sampai
dengan pleno di KPU sesuai waktu dan tahapan maka berdasar pada form C1 KWK, DAA1, serta
form DB1 sebagaimana telah diketahui bersama bahwa partai golkar berhasil keluar sebagai partai yang berhasil memperoleh suara dan kursi terbanyak dengan akumulasi suara partai di tiga dapil sebanyak 19.649 suara, dengan penyebaran suara pada dapil 1. 7. 157
Dapil II. 7.758 dan dapil III 4. 734..

Dijelaskanya lagi” Sesuai dengan sistem konversi perolehan suara yang menggunakan metode Sainte Lague atau sistem hitung ganjil maka para calon anggota DPRD yang berhasil terpilih serta siap melenggang ke parlemen dengan komposisi perangkingan berdasarkan
perolehan jumlah suara sebgai berikut,
1. M. Rum soplestuny, 2.329 suara (Dapil II), 2. Iksan tinggapi, 1.554 suara (Dapil III),
3. fandi umasugi 1.500 suara (dapil I),
4. jaidun saanun 1.474 suara (Dapil I)
5. Marselius besan 1.439 (Dapil II),
6. Yeh syeh assagaf
1. 403 suara ( Dapil II), 7. Rustam mahulete 1.345 suara (Dapil I),
8. Alfariatuh
Amatillah Marasabessy 1.022 suara (Dapil III).

Dengan demikian partai golkar keluar sebagai pemenang pemilu pada 17 april 2019
lalu, maka dengan merujuk pada hasil rekapitulasi tersebut kita suda bisa pastikan bahwa
porsi pucuk pimpinan lembaga yang terhormat itu kembali di duduki partai golkar untuk
yang kesekian kalinya lagi. TandasNya

Menurutnya Jabatan ketua dewan perwakilan rakyat itu merupakan posisi paling strategis dan
vital di lembaga DPRD yg terhormat itu, sehingga sering kali posisi ini jadi rebutan para legislator.

Inilah substansi yg kemudian perlu di bijaki bersama secara sadar dan rasional berdasarkan hasil materil catatan demokrasi yang baru saja dilewati bersama sebagai bagian integral yang tidak bisa dilepaspisahkan karena dapat difungsikan sebagai satu pristiwa hukum yang kemudian telah menjadi fakta hukum dan telah memiliki keabsahan legitimasi yuridis formal setelah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum dan telah terlampir pada form. DB1.

“beta terpaksa mengatakan dan mempertegas bahwa ini bukan soal like in disc like (suka dan
tidak suka), bukan soal benefit cos rasio politik (untung rugi) bukan soal misi fusion of power
(penyatuan kekuasaan), entrik politik, dinasti kekuasaan, atau bahkan soal kaderisasi DNA (Faktor keturunan) tapi ini adalah hasil dari demokrasi susuai mekanisme dan regulasi yang mengatur tentang penentuan pemimpin DPRD, baik ketua maupun beberapa wakilnya
Mekanisme yang dimaksud adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tengan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU MD3, dan PP No 12 tahun 2018, serta peraturan pemerinta lainya.

Ketentuan Pasal 354 Ayat 2 UU No 27 tahun 2009 yang menyebutkan penetapan
pimpinan DPRD berdasar dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota
Pasal 327 ayat 2 UU MD3 mengatur mekanisme pimpinan atau Ketua DPRD berasal dari partai
pemenang.

Maka secara langsung telah memberikan kesempatan yang luas bagi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD untuk menjadi pimpinan DPR Karena porsi jabatan ketua DPRD Kabupaten Adalah jabatan politis yang penetapan jabatannya di ajukan oleh ParPol pemenang Pemilu Legislatif.

Dan Jika regulasi telah memberikan kesempatan dan ruang yang luas maka tentunya partai golkar juga memiliki mekanisme tersendiri sesuai dengan juklak dan AD ART partai golkar
diantaranya, Telah menjadi anggota DPRD 1 periode, pernah menduduki jabatan pimpinan baik komisi maupun fraksi serta harus masuk dalam struktur kepengurusan partai, dan harus
memperoleh dukungan suara terbanyak.

Menurutnya jika merujuk pada mekanisme itu di antara sekian legislator golkar yang masuk dalam ketegori caleg terpilih maka suda bisa dipastikan M. Rum Soplestuny, SE dengan jargon MRS adalah sang juara peraih suara terbanyak pasca demokrasi 17 april lalu. Selain sebagai pendulang suara terbanyak, MRS juga telah memenuhi syarat lainya dimana MRS saat ini masih berstatus sebgai anggota DPRD aktif dan perna menduduki jabatan pimpinan komisi, dan saat ini masih sebgai ketua Fraksi Golkar selain itu didalam struktur DPD II partai golkar MRS menduduki jabatan sebagai Ketua OKK. Oleh karnanya porsi pucuk pimpinan lembaga terhormat itu berhak diberikan kepadanya sebgai bentuk penghargaan yang dititipkan atas dasar amanah konstitusional bukan kebijakan indifidual.
Karena ini juga adalah hak asasi manusia yang kemudian di perkuat oleh undang undang dasar 1945 dalam pasal 27 Ayat 1.

Secara sadar penentuan komposisi kepemimpinan DPRD secara proporsional berdasarkan urutan perolehan kursi dan jumlah perolehan suara ini adalah ketentuan yang adil karena perolehan jumlah suara ini juga menunjukkan konfigurasi
peringkat pilihan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan TIDAK dan tidak ada dasar untuk menyatakan ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi

Maka Kami mewakili 2.329 suara rakyat di kabupaten buru khsusunya dapil II waeapo, waelata, lolong guba, teluk kaiely dan batabual, tidak hanya itu saja namun dukungan ke M. Rum
soplestuny juga mengalir dari berbagai kalangan, yang semuanya itu ingin Menyampaikan kepada
ketua DPD II partai golkar kabupaten buru, bapak RAMLY I UMASUGI, S.PI, MM dan seluru
fungsionarisnya, Ketua DPD I PG Provinsi Maluku bapak Ir. Said Assagaf dan seluru fungsionarisnya
serta DPP PG di jakarta bahwa dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan naantinya harus benar benar dilakukan secara adil, tegas dan bijaksana serta harus mengedepankan sikap profesionalisme sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, Kecam makatita. Selain itu kami juga dengan tegas menagih janji Ketua DPD II PG kabupaten buru bahwa “siapa yang memperoleh suara terbanyak maka dia akan menjadi ketua DPRD kali ini” statemen ini di keluarkan ketua sebelum proses pemilu berlangsung, maka kami mau ingatkan bahwa bapak harus bertanggungjawab atas janji bapak selaku ketua DPD II PG di Wilayah bapak” Tutup Makatita.

(HL25)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *